Dugaan Jual-Beli Jabatan Kepsek Muarojambi dengan Tarif Mencapai Rp50 Juta Mencuat

Kepala Sekolah tingkat SMP dan SD di Muarojambi bakal dilantik. Jelang rencana rencana pelantikan tersebut beredar rumor tak sedap yang menyebut bahwa dalam penyusunan nama-nama calon kepala sekolah tersebut terjadi praktik pungli.

Dugaan Jual-Beli Jabatan Kepsek Muarojambi dengan Tarif Mencapai Rp50 Juta Mencuat
Ilustrasi

BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI - Kepala Sekolah tingkat SMP dan SD di Muarojambi bakal dilantik. Jelang rencana rencana pelantikan tersebut beredar rumor tak sedap yang menyebut bahwa dalam penyusunan nama-nama calon kepala sekolah tersebut terjadi praktik pungli. 

Isu yang berkembang, untuk dapat menduduki jabatan kepala sekolah, para calon kepala sekolah harus mengeluarkan uang pelicin. Jumlahnya bervariasi dari angka Rp5 juta hingga puluhan juta rupiah.

Berdasarkan informasi dari Sumber Brito.id, setoran Rp5 juta dikenakan kepada calon kepala sekolah untuk SMP satu atap. Sementara untuk sekolah favorit jumlah setoran lebih besar lagi. Calon kepala sekolah wajib menyetor uang hingga Rp50 juta jika ingin benar-benar dilantik.

"Untuk jadi kepala sekolah satu atap saja harus nyetor Rp 5 juta, kalau untuk sekolah favorit nilai setoran mencapai Rp 50 juta," kata sumber.

Menurut Sumber, permainan jual-beli jabatan kepala sekolah ini dikoordinir salah satu oknum kepala sekolah. Kepala sekolah itulah yang berperan menjadi makelar bagi guru-guru yang berminat menjadi kepala sekolah.

"Nama-nama yang akan dilantik jadi kepala sekolah itu sudah rampung disusun," ujar sumber.

Terkait rumor yang beredar tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan Muaro Jambi, Suriadin membantah adanya praktik jual-beli jabatan dalam rencana pelantikan kepala sekolah.

"Sayo belum ado dengar," kata Suriadin, beberapa waktu lalu.

Suriadin mengatakan, jika ada pihak-pihak mencoba mencari keuntungan dalam rencana pelantikan kepala sekolah ini, maka dirinya tidak akan segan-segan menindak oknum tersebut.

"Jika memang ada dan terbukti maka akan kita copot. Baik itu kepala sekolahnya ataupun pejabat di Dinas Pendidikan ini," katanya.

Suriadin menyebutkan, pemilihan kepala sekolah ini harus sesuai dengan kriteria. Bahkan, syarat-syarat untuk menjadi kepala sekolah pun harus dikedepankan.

"Yang pasti mereka harus punya sertifikat. Kita kan juga sudah menggelar pelatihan untuk kepala sekolah ini," pungkasnya.

Penulis: Raden Romi
Editor: Rhizki Okfiandi